Rokan Hilir | detik24.com. Diduga di tunggangi kepentingan besar, Pemerintah Daerah pemkab Rokan Hilir kerap kali mendapatkan persoalan, hingga berujung pada unjuk rasa.
Di ketahui, unjuk rasa di kalangan Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hilir bukanlah pertama kalinya yang pernah terjadi terkait dengan sejumlah persoalan yang ada.
Dugaan sementara, persoalan tersebut tumbuh di kalangan pemerintah Daerah Pemkab Rokan Hilir, di sebabkan sejumlah masalah dengan beraneka ragam persoalan, baik soal tak selesainya APBD-P di tahun 2024, pengangkatan pjs penghulu yang ganda, yang makin membingungkan adalah, adanya pengakuan dari aksi unjuk rasa pada Selasa Siang,19 November 2024 dengan jumlah aksi hanya terdiri dari belasan para mahasiswa, yang mengatakan, bahwa netralitas ASN terhadap momen pilkada mendatang melanggar prosedur sebagai pejabat Pemerintah Daerah.
Tak hanya itu, beragam persoalan juga terdengar pada sa’at aksi unjuk rasa, yang juga membeberkan masalah genangan air yang telah merendam bahu jalan, dan beberapa persoalan lainnya.
Sementara itu, menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, M. NurHidayat asisten II Pemkab Rokan Hilir menyebutkan bahwa ” Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hilir akan tetap menerima segala keluh kesah yang telah di sampaikan pada saat aksi unjuk rasa itu berlangsung” Ucap M. NurHidayat asisten II
Lanjut M. Nurhidayat, adapun beberapa point yang telah di ucapkan sa’at aksi unjuk rasa tersebut salah satunya iyalah tentang netralitas ASN terhadap pilkada mendatang, kendati demikian, segala sesuatunya terkait dengan aksi unjuk rasa ini akan kita sampaikan kepada pimpinan tertinggi (Plt Bupati Rokan Hilir) terang M. Nurhidayat
Red.
