Rantau-Berangin | detik24.com. Masyarakat pengguna jalan penghubung dua provinsi, Riau dan Sumatra Barat, semakin mengeluhkan kondisi jalan nasional yang rusak parah dan berlubang.
Berdasarkan pantauan awak media detik24.com, hampir di seluruh titik akses jalan nasional tersebut mengalami kerusakan yang mengganggu mobilitas dan membahayakan pengguna jalan.
Hal ini memicu dugaan adanya indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek, mengingat hasil pekerjaan tidak maksimal dan tidak sesuai dengan anggaran serta harapan masyarakat.
Selain itu, proyek yang seharusnya rampung dalam waktu 365 hari kalender hingga kini belum juga selesai. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat tentang kinerja pihak yang bertanggung jawab.
“Dinas terkait yang dipercaya untuk mengelola proyek ini harus memberikan penjelasan, kenapa pekerjaan tidak kunjung selesai? Apa yang sebenarnya terjadi?” ujar salah seorang pengguna jalan yang ditemui di lokasi.
PAKET PENANGANAN JALAN RANTAU
BERANGIN-BTS.PROV.SUMATRA BARAT
SUMBER DANA :APBN
NILAI KONTRAK. :RP.10.025.822.000.00
kontraktor pelaksana:CV.PILIANG ISTIQOMAH MANDIRI
KONSULTAN/SUPERVISI
PT.BINTANG INTi REKATAMA KsO
PT.INDRA GiRi
Yang dimenangkan oleh.KONTRAKTOR PELAKSANA:CV.PILIANGISTIQOMAH MANDIRI
CV.PIM
KONSULTAN/SUPERVISI:PT.BINTANG INTI REKATAMA KsO
PT.INDRA GIRI
Mengingat urgensi permasalahan ini, masyarakat meminta Satuan Kerja Bina Marga Provinsi Riau dan pusat untuk segera turun ke lapangan dan meninjau langsung pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, diharapkan juga kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk turut mengevaluasi kinerja jajarannya yang terlibat dalam proyek jalan ini.
Tak hanya itu, perhatian khusus juga diharapkan dari Bapak Afdirman Jufri, selaku penanggung jawab proyek jalan penghubung Riau-Sumatra Barat, untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. Masyarakat menilai bahwa pengawasan dan tindakan nyata lebih dibutuhkan daripada sekadar pemantauan di lapangan.
Kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti agar jalan nasional penghubung dua provinsi tersebut dapat kembali berfungsi dengan baik demi menunjang perekonomian dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut.
Red.Tim.
