ROKAN-HILIR | detik24.com. Diduga Perseteruan antar petinggi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Tahun Politik ini, sampai sekarang menghasilkan dampak yang buruk, terhadap masyarakat, baik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pihak honorer, dan juga rekanan kontraktor yang terlibat di kepemerintahan daerah itu sendiri.
Sebagai mana yang telah di ucapkan oleh Plt Bupati Rokan Hilir dalam cuplikan video yang telah berdar di kalangan masyarakat luas, yang mana Plt Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman mengatakan bahwa ” Dirinya di tunjuk sebagai Plt Bupati Rokan Hilir setelah sehari sebelumnya APBD-P Rokan Hilir di sahkan, ataupun di ketuk, alhasil, persoalan tersebut di jadikan dasar utama, di balik terbengkalainya dana APBD-P di tahun 2024 ini.
Demikian yang dapat di simpulkan dari keterangan Plt Bupati Rokan Hilir. H. Sulaiman di beberapa waktu lalu.dalam cupliknnya
Hingga senin 18 November 2024, seluruh lapisan masyarakat, terutama di kalangan PNS, maupun honorer dan pihak-pihak yang terlibat di kalangan pemerintah Daerah itu mengeluh atas adanya dugaan perseteruan antar petinggi pemerintah itu.
Seperti yang telah di katakan oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Rokan Hilir, Asril Arif mengatakan bahwa ” Gaji PNS yang bekerja di dunia pendidikan sampai sekarang masih menunggu kejelasan status APBD-P agar bisa menerima gaji ” Ucap Asril Arif saat di konfirmasi melalui via Wattshapnya pada senin pagi.
Disisi lain, keluhan yang sama juga di sampaikan oleh sejumlah pihak, Pengusaha Daerah terkait dengan keluhan ekonomi daerah yang mengalami sendatan sampai sekarang, sementara kita selaku Pekerja dibidang Kontraktor bisa bangkrut.
Dalam perkatanya ” Iya kami bingung, dengan persengketaan terkait APBD-P yang tak selesai ini, hasilnya, kami jadi korban atas adanya perbedaan pendapat antar petinggi daerah dalam menjalankan roda kepemerintahan ini” Ucap sejumlah pihak kepada wartawan.
Sementara itu, sampai pemberitaan ini kembali di terbitkan, belum di ketahui secara pasti, kapan selesainya dugaan perseteruan antar petinggi pemberitaan daerah, (Pemkab Rokan Hilir).
Red
