ROKAN-HILIR | detik24.com. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, yang mana terakhir belakangan ini kerap kali, mencuat di permukaan publik, setelah Plt Bupati Rokan Hilir menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil)
Hal itu terbukti, berdasarkan pemimpin yang diduga ganda dalam satu Kepemerintahan Desa, Yang mana di ketahui, bahwa persoalan tersebut terjadi setelah Plt Bupati Rokan Hilir melakukan mutasi terhadap puluhan PJS dengan alasan, Bahwa PPPK, tak bisa menjabat sebagai PJS di kepenghuluan, hal ini yang di benarkan oleh undang- undang” terang H. Sulaiman pada Jum’at kemarin 18 Oktober 2024,namun nyatanya, tak hanya PPPK yang mendapat mutasi tersebut, sejumlah PNS di Rokan Hilir yang sebelumnya sudah menjabat sebagai PJS, di kepenghuluan ikut terseret dalam acara mutasi tersebut.
Alhasil, dampak dari persoalan itu, diduga menjadi dasar utama, sehingga sejumlah PNS yang telah di tunjuk sebelumnya, dan sesudahnya, tak bisa bekerja dengan baik, karena mereka merasa masih memiliki jabatan yang sama.
Hal itu yang telah di sampaikan oleh beberapa PJS penghulu di Kabupaten Rokan Hilir kepada wartawan.
Sementara itu, pantauan di lapangan, hingga 25 Oktober 2024, belum ada ketetapan hukum dari pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian terhadap dua lisme yang saat ini terus bergulir, hal tersebut senada dengan keterangan PJS penghulu yang sampai sekarang masih pada jabatan yang sama.
Dugaan sementara, kejadian tersebut, diduga kuat berbau politik, sehingga menimbulkan korban dari kalangan PNS Di Rokan Hilir, hal ini yang menjadi isu liar di kalangan masyarakat luas.
Red.
