PEKAN-BARU | detik24.com. Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, melantik 10 pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, dilansir dari Cakaplah, Pada Jumat 10-08-2024.
Dari 10 pejabat fungsional yang dilantik, satu diantaranya Jabatan Fungsional Pengangkatan Pertama yakni, Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) dari Dinas Perhubungan, Destry Ayu Anggrainy Pardede AMd.
Sementara pejabat fungsional lainnya, diangkat melalui perpindahan jabatan sebanyak 9 orang, diantaranya Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 2 orang dari Inspektorat. Dua orang itu yakni Netty Ariyaty dan Wira Sriyanti.
Kemudian jabatan fungsional auditor sebanyak 3 orang dari Inspektorat, yakni Titien Elyunita, Hafidza dan Suryani Nasution. Selanjutnya jabatan fungsional dari Satpol PP sebanyak 4 orang yakni Risnan Apra Helmi, Iplaludin, Rezki Purnama Sari Hasibuan, dan Suprianto.
Selain melantik pejabat fungsional, Pj Walikota Pekanbaru juga menyerahkan SK kenaikan pangkat periode 1 Agustus 2024 kepada 110 PNS di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Ratusan PNS yang naik pangkat terdiri dari 8 golongan, diantaranya golongan IV c sebanyak 42 orang, IV b 18 orang, IV a 7 orang. Kemudian golongan III d 15 orang, III c 12 orang, III b 12 orang, III a 3 orang dan golongan II d orang.
Atas pelantikan dan kenaikan pejabat dan PNS di lingkungan Pemko Pekanbaru, Risnandar Mahiwa pun, memberikan selamat kepada mereka. Ia menyebut, pelantikan ini sebenarnya sudah sejak lama keluar SK-nya.
Dengan adanya pelantikan ini, berharap birokrasi kita semakin baik ke depannya. Dalam konteks melakukan pelayanan, baik pelayanan internal sesama ASN maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Risnandar.
Dirinya berharap pelantikan perdana ini menjadi barometer dirinya, sejak awal menjabat Pj Walikota Pekanbaru. Dirinya tidak ingin pelantikan yang dilakukan hari ini dijadikan sebagai isu politik.
Menurutnya, pelantikan yang dilakukan saat ini normal dan tidak ada kaitannya dengan isu politik. Bahkan dirinya menyebut, mungkin setelah ini akan melakukan pelantikan pejabat lainnya.
Jadi memang jabatan-jabatan yang diberikan itu dalam konteks birokrasi, pelayanan dan bukan dalam konteks politik,” sebutnya.
Pihaknya kembali mengingatkan agar kedepan birokrasi ini bisa netral dan independen terhadap pelaksanaan Pilkada. Jangan sampai birokrasi terseret dalam dunia politik.
Dedi. U.
