SUMSEL | detik24.com. Praktik kotor kembali mencoreng dunia ketenagakerjaan di sektor migas. Kali ini, tudingan tajam diarahkan kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4 Field Adera yang beroperasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan. Mahasiswa dan Masyarakat PALI Untuk Lingkungan (MMPL) mengungkap dugaan praktek monopoli dalam proses perekrutan tenaga ahli secara tertutup, tanpa melalui mekanisme terbuka dan transparan sebagaimana mestinya.
Muhammad Syafiyallah, Ketua MMPL, menyebutkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti terkait rekrutmen tenaga ahli yang tidak melalui jalur seleksi publik. Menurutnya, setidaknya terdapat sembilan individu yang direkrut secara diam-diam dan langsung diangkat sebagai tenaga ahli oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Field Adera.
“Kami menduga telah terjadi praktik monopoli dalam perekrutan. Prosesnya dilakukan secara tertutup, tanpa melalui pengumuman resmi atau seleksi terbuka yang melibatkan publik. Hal ini mencederai prinsip transparansi dan keadilan, terlebih di wilayah yang sangat sensitif terhadap isu ketenagakerjaan seperti PALI,” ujar Syafiyallah dalam pernyataan resminya, Senin (5/5).
Ia menambahkan bahwa laporan lengkap beserta bukti pendukung sudah disampaikan ke kantor pusat SKK Migas, otoritas tertinggi pengawasan kegiatan hulu migas di Indonesia. MMPL berharap laporan ini segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan menyeluruh untuk menghindari memburuknya situasi sosial di lapangan.
“Masyarakat PALI menaruh harapan besar kepada SKK Migas untuk segera turun tangan. Jika situasi ini dibiarkan tanpa tindakan konkret, keresahan publik dapat berkembang menjadi konflik horizontal yang tidak diinginkan,” lanjutnya.
Syafiyallah menekankan pentingnya peran SKK Migas dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pertamina sebagai BUMN strategis. Ia juga menyebut bahwa praktik tertutup seperti ini tidak hanya melukai keadilan sosial, tapi juga membuka ruang bagi nepotisme dan kolusi yang menghambat pemberdayaan tenaga kerja lokal.
“Jika BUMN sekelas Pertamina masih bermain-main dalam hal integritas perekrutan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa mereka bekerja untuk kepentingan rakyat? Kami menuntut investigasi terbuka dan langkah tegas, bukan sekadar klarifikasi atau jawaban normatif,” tegasnya.
Kondisi ini menjadi cerminan betapa sensitifnya isu ketenagakerjaan di daerah kaya sumber daya alam, di mana masyarakat lokal kerap merasa tersisih dari proses pembangunan. MMPL mengingatkan bahwa jika tidak segera ditangani secara serius, potensi konflik sosial bukan hanya ancaman, tapi kenyataan yang tinggal menunggu waktu Arpinwaruwu
